Rabu, 20 November 2013

Posted by Ai Rahmawati | File under :

OLEH : ERNI ALADJAI



Sebuah kota dengan jumlah pedestrian (pejalan kaki) terbesar adalah kota yang beradab. Sementara manusia pengguna mobil dan kendaraan roda dua adalah bagian yang tak manusiawi di kota besar (meski tak semua pengguna kendaraan tak menghormati pedestrian). 
Sikap manusia di kota besar yang tak manusiawi kemudian makin dikukuhkan oleh pemerintah, penata kota, pemilik mall dan pedagang kaki lima. Pemerintah bersekongkol dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menyerobot trotoar, pemerintah hidup dari pajak tak resmi si pedagang kaki lima. Di sisi lain, ada mall atau gedung perkantoran yang hanya menyediakan lahan parkir untuk mobil. Sehingga motor terparkir di trotoar. Hal lainnya sikap pelit tak pantas yang mendarah daging. Hingga manusia tak mau membayar pajak yang mahal sedikit, demi tempat parkir resmi─yang bukan di trotoar dan pinggir jalan. Di sisi yang lain lagi, demi keselamatan dan rasa aman, maka seseorang harus punya kendaraan.
Pernyataan saya di atas memang lugu dan sinis, tapi bagi saya, tak apa-apa untuk mengulang sesuatu yang batu dan terus berulang-ulang menjadi masalah fatal dan vital. Tahun 2004, ketika saya di Makassar, seorang pengendara motor ngebut dan menyalip saat saya menyeberang jalan, ketika saya memarahi dan mengingatkan ia untuk menghargai pedestrian, ia justru balik marah besar. Bukannya meminta maaf karena nyaris memutus nyawa seseorang. Ketika itu saya berpikir, Oh jadi jika Tuan sudah punya mobil atau kendaraan, maka jalan adalah milik Tuan, begitu? Pengguna jalan yang lain, yang menggunakan kaki─bukan mesin, bukanlah siapa-siapa. Tuan sungguh beradab!
Benny H Hoed, guru besar Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia mengatakan; di negeri kita, pemaknaan sosial atas tempat yang disebut “jalan” telah mengalami pemaknaan yang melenceng. Pembangunan jalan-jalan di kota-kota kita—termasuk di Jakarta (saya tambahkan, di Makassar juga)—seakan tidak memasukkan jalur khusus bagi pejalan kaki. Yang dipentingkan adalah jalur kendaraan bermotor.
Bahkan zebra cross kehilangan makna. Pengendara mobil dan kendaraan bermotor belajar melupakan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, bahwa mereka diharuskan mengalah kepada penyeberang jalan. Pejalan kaki di negeri kita, justru diminta mengalah untuk sesuka-suka hati pemilik kendaraan memberikan kesempatan menyeberang. Sungguh di negeri kita, orang belajar tidak adil dan menindas sejak di jalan. Saya jadi teringat perkataan Roland Barthes, bahwa kota besar paling sering tak manusiawi. 
Di Jakarta, tiga tahun belakangan ini, banyak anak muda, orang dewasa dan lansia yang vokal menuntut hak-hak pedestrian. Sebab mereka atau kita semua tahu, jalan kaki adalah memang bagian dari manusia. Banyak artikel kesehatan mengatakan jalan kakilah untuk mengurangi penyakit tulang, obesitas, diabetes, bahkan bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara. 
Ada pula sebuah artikel kesehatan yang mengatakan berjalan kaki membuat kita bahagia karena jalan kaki bisa mengurangi resiko stres dan depresi, saya percaya ini. Tapi jika Anda berjalan kaki di kota-kota besar di Indonesia, maka yang terjadi adalah; saya jamin, anda  makin depresi.
Dan saat ini dengan imajinasi "berlebihan", saya membayangkan Indonesia bisa mencontoh Athena. Athena adalah kota paling beradab sejak zaman dewa-dewa. Julukan untuk kota ini adalah “Taman bermain para Dewa”. Label beradab Athena tak lepas dari cara manusianya memperlakukan para pejalan kaki. Bahkan istilah pedestrian sendiri bermula dari kisah Dewa Hermes dalam mitologo Yunani kuno. Dikisahkan Dewa Hermes adalah dewa pelindung para pengelana, pejalan kaki dan para saudagar yang mengembara. Itulah kenapa tata kota Athena teduh, jalanannya bersih, penuh taman, gedung-gedung penuh sentuhan kemanusiaan, sehingga semua orang bahagia saat berjalan kaki. 
Memang sebagai negara berkembang yang hanya tahu berkembang biak, terlalu jauh jika kita mencontoh tata kota Athena yang melindungi pejalan kaki, tapi kita bisa menengok negeri tetangga; Malaysia. Kenapa Malaysia yang dulunya di era Soekarno belajar banyak hal dari negeri kita, mampu melindungi pejalan kakinya, sementara negeri tercinta kita; Indonesia, tak berlaku begitu?
Ah, apakah Tuan dan Pemerintah kita pura-pura tidak tahu atau menutup mata, bahwa ketergantungan pada kendaraan bermotor menciptakan biaya menjulang pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan? Sementara negeri kita belum menjalankan manajemen mobilitas dengan sungguh-sungguh. Hingga sedikit pun warga tak diberi rasa aman seperti yang ditawarkan  negara-negara lain seperti; Singapura, Malasyia, Amsterdam, San Fransico atau Praha. 
Belanda adalah negara yang paling serius menerapkan manajemen mobilitas, banyak perusahaan di Amsterdam menurunkan tingkat pemakaian mobil hingga 10 persen, yang kemudian diganti dengan sepeda.  
Kini kita hanya bisa merindukan era tahun 70-80-an, di mana ketika itu kota Makassar masih penuh pohon dan orang bepergian dengan jalan kaki. Trotoar tetap trotoar, tanpa tukang tambal ban. Tanpa tenda pedagang. Tanpa patung taman. Tanpa nisan yang sedang dijemur. 
Dan bagi saya, kota tanpa pejalan kaki adalah hampa.


Sumber asli : 
http://pohonsagu.blogspot.com/2013/11/kota-tanpa-pejalan-kaki-dimuat-di-kolom.html

0 komentar:

Poskan Komentar